IMAJI.CO.ID, MEDAN — Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI di Sumatera Utara tinggal sebulan lagi. Sementara tahapan penetapan bakal calon Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak, sekitar 74 hari lagi. Ada rentang waktu 44 hari antara jadwal dimulainya PON dengan penetapan calon kepala daerah dari Komisi Pemilihan Umum.
Pencermatan wartawan sejauh ini, sebelum kick-off PON dilakukan, rangkaian suksesi PON justru sudah dijadikan ‘ajang kampanye terselubung’ bakal calon gubernur Sumut. Kemasan acara pun sengaja dibuat bervariasi. Mulai dari becak bermotor alias betor sebagai Duta PON, safari dakwah dan doa keselamatan, serta even-event lain yang diprediksi sebentar lagi muncul ke permukaan.
Dugaan kampanye terselubung lewat ajang PON ini, semakin gamblang terlihat dalam acara Safari Dakwah dan Doa Keselamatan dengan subtema: Merajut Ukhuwah Dalam Memaknai Spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024, Menuju Sumatera Utara Yang Mantap dan Harmoni”, di Kabupaten Asahan pada 7 Agustus kemarin.

Terpampang dalam satu frame baliho berukuran besar, foto Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni di bagian sisi kiri atas, diikuti di bawahnya gambar Bupati dan Wakil Bupati Asahan, H Surya dan Taufik Zainal Arifin. Lalu ada pula di sisi kanan bawah terpasang foto Bobby Nasution dalam kapasitas Wali Kota Medan. Jika acara tersebut berlangsung di Kota Medan, mungkin publik ‘masih memaklumi’ adanya wajah Bobby Nasution pada baliho itu.
Sebelum ini, Pemprov Sumut menggagas 550 abang betor sebagai Duta PON. Dipasanglah tenda becak bergambar wajah bupati dan wali kota dari empat daerah, Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Serdang Bedagai. Juga ada foto Pj Gubsu dan gambar maskot PON, berikut informasi pelaksanaan event itu. Dalam kegiatan ini, sebenarnya tidak begitu mencolok PON rasa Pilkadanya. Meski sejatinya didominasi tenda betor bergambar wali kota Medan. Dari 550 betor yang dihadirkan menurut data Pemprov Sumut, pencermatan wartawan di rumah dinas Gubsu saat itu, sebagai lokasi pelepasan abang becak sebagai duta PON, hanya sekitar 300-an unit betor saja yang hadir.
Selain salah satu moda transportasi massa klasik, betor kita ketahui kerap menjadi komoditi politik paslon kepala daerah. Saat mau mendaftar ke KPU hingga massa kampanye berlangsung. Khusus di Kota Medan, betor bahkan tidak diperkenankan lagi saat ini untuk melintas. Terutama pada jalan-jalan protokol. Tapi demi suksesi PON yang beririsan dengan waktu Pilkada, para abang betor turut diajak berpartisipasi aktif mengkampanyekan event nasional olahraga empat tahunan tersebut.
Pemerhati politik dan sosial di Sumut, mulai angkat bicara menyikapi fenomena PON rasa Pilkada ini. Rafriandi Nasution bahkan mengistilahkan, kegiatan semacam itu sama halnya dengan ‘pulut durian’. Bahwa pulutnya memang enak dimakan, tapi baunya menyebar kemana-mana.
“Sebenarnya akan aman jika tak ada bungkus ‘pulut durian’,” katanya kepada wartawan, Kamis, 8 Agustus 2024.
Secara pribadi, ia menyayangkan sikap Agus Fatoni yang seolah mengistimewakan salah satu bakal calon gubernur Sumut. Padahal Agus Fatoni merupakan aparatur sipil negara aktif. Ia berjabatan defenitif sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
“Itu cara-cara manipulasi yang sering dilakukan agar bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan konsep itu pasti sudah dipertimbangkan pihak Pemprov Sumut,” sindir Rafriandi lagi.
Rafriandi mengatakan harusnya Agus Fatoni menjaga kondusifitas politik di Sumut jelang Pilkada serentak ini, sehingga tidak menjadi role model bagi Pj kepala daerah lain.
Jangan sampai perilaku yang telah ditunjukkan Pj Gubsu Agus Fatoni saat ini, lanjut Rafriandi, membenarkan dugaan atau asumsi sebagian masyarakat kalau penempatan dirinya ke Sumut menggantikan Hassanudin, benar adanya. Yaitu untuk ‘memuluskan jalan’ Bobby Nasution sebagai gubernur Sumut periode 2024-2029.
Agus Fatoni sendiri, kepada awak media pernah menegaskan bahwa silakan tunjukkan bukti bila dirinya terlibat ‘cawe-cawe’ di Pilkada Sumut. Bahkan dengan percaya diri dia menyebut, netralitasnya dalam Pilkada bisa dibuktikan saat memimpin Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan.
“Boleh dicek sebelumnya trak record saya di sana. Karena saat jadi penjabat gubernur di dua provinsi itu juga sedang melakukan Pilkada,” ujarnya dalam pertemuan dengan insan pers dan influencer pada 2 Agustus 2024.
Dia pun menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada. Agus Fatoni tak segan akan memberikan sanksi bagi ASN jika kedapatan bermain dalam politik praktis.
“Ini adalah ketiga kalinya saya menjadi penjabat gubernur. Mudah-mudahan Pilkada kita bisa sukses dan kita harus melawan berita hoaks, ujaran kebencian, berita bohong, adu domba, harus kita lawan,” tegasnya.
Semoga Pak Agus Fatoni tidak amnesia bahwa Pilkada Sumut 2024 ini berbeda dengan Pilkada Sulut dan Pemilu di Sumsel, bahwa calonnya sekarang merupakan ‘anak raja’ yang masih berkuasa meski sudah hampir mendekati limit periode. (IMAJI.CO.ID/Pran Wira)