IMAJI.CO.ID – Beragam spanduk dibentangkan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) di depan gedung Majelis Wali Amanat (MWA). Hal ini merupakan bentuk protes mereka terhadap tiga pimpinan kampus hijau yang diduga aktif melakukan cawe-cawe politik menjelang Pilkada Sumut.
Spanduk-spanduk itu di antaranya bertuliskan “Cak kelen cek kekayaan Muryanto #banyakngolah”, “Cie yang baru dari Singapur”, dan “Periksa Rektor, WR II dan Dekan FISIP USU atas dugaan keterlibatan Pilgub Sumut”.
Puluhan mahasiswa itu meminta Rektor, WR II, dan Dekan FISIP USU segera diperiksa MWA. Hal ini menyusul dugaan bahwa ketiganya terlibat politik praktis.
“Perhari ini kami menyaksikan rektor tidak memaksimalkan peranannya memimpin universitas ini ke arah yang lebih baik lagi. Malah terkesan menjual pemilihan kepala daerah Sumut ini atau lebih mengedepankan kerja-kerja politik di Sumut. Kecaman kami sangat jelas ada di Undang-undang ASN dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa universitas sebagai lembaga tinggi pendidikan itu tak boleh terlibat dalam aktivitas kampanye dan politik praktis. Ini sudah diatur dalam hukum positif kita,” kata Joel selaku salah satu koordinator aksi, Senin (18/11/2024) sore.
Sementara itu, peserta aksi bernama Fahrurrozi merincikan bagaimana bentuk cawe-cawe yang diduga dilakukan oleh para petinggi di kampus mereka. Namun massa aksi tak ingin menyebutkan bahwa Rektor melakukan cawe-cawe terhadap paslon yang mana.
“Cawe-cawenya ke siapa kami gak mau menyebutnya. Namun dugaan yang timbul dan berita miring di luar sana, cawe-cawe ini dilakukan Pak Murianto berupa memakai fasilitas kantornya atau rumah dinasnya untuk melaksanakan rapat tertentu, rapat khusus yang pastinya tertutup. Apalagi terdengar kabar rumah dinas beliau dipakai sebagai tempat gladi resik salah satu pasangan tertentu,” tutur Fahrurrozi.
Menyikapi aksi yang dilakukan para mahasiswa USU, Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) USU Prof. dr. Guslihan Dasatjipta, mengatakan bahwa pihaknya memang sudah menunggu kedatangan mahasiswa melakukan aksi. Bahkan sejak hari Jumat mereka menunggu.
“Dari media sosial sudah ada yang melihat dan sudah ada yang ngasih tahu sebenarnya (dugaan Rektor melakukan cawe-cawe). Dugannya seperti memakai fasilitas yang disebutkan mereka (massa aksi) tadi. Tapi ini kan belum ada bukti tertulis dan terfoto sama sekali. (mengumpulkan bukti) belum. Belum ada sama sekali. Kami baru menerima mereka (massa aksi) hari ini. Kami sendiri belum punya bukti apapun terkait Rektor, WR II, sama dekan FISIP. Belum ada bukti tertulis,” kata Guslihan.
Sebuah bukti yang kuat turut dinanti oleh pihaknya. Namun meskipun begitu Guslihan mengatakan bahwa yang berhak mencabut jabatan Rektor bukanlah MWA, melainkan menteri.
“Dalam hal pemilu itu kan bukan tugas kita. ada Bawaslu, ada Panwaslu. Dalam hal ini kita mengharapkan apa kesalahan itu, berdasarkan bukti yang ada. Kalau tidak ada bagai mana kita buat. Keputusan cabut itu kan bukan kita, ada menteri. (sanksi terberat) kita belum tahu percis sampai di tingkat mana hal ini berlaku. Kami (MWA) gak bisa menetapkan kesalahan Rektor dalam pemilu. Kan dia sebagai masyarakat juga. Kalau ada penggunaan fasilitas, ya tidak dibolehkan,” pungkasnya. (EK)
