Soal Penanganan Banjir: Surya Pertanyakan Janji Edy, Hasan Sebut Perlu Kolaborasi

Debat kedua Pilgub Sumut. Foto: Fran/IMAJI

IMAJI.CO.ID — Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya dan Hasan Basri Sagala, saling sindir dalam debat Pilgub 2024 terkait isu penanganan banjir. H Surya, pasangan Bobby Nasution mempertanyakan janji penanganan banjir semasa kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai gubernur Sumut.

“Kami ingin menanyakan bahwa Pak Edy setelah dilantik tahun 2018 sebagai gubernur, bapak telah berjanji bahwa banjir di Sumatera Utara akan selesai dan diatasi tahun 2022. Tapi sampai mengakhiri masa jabatan banjir belum bisa bapak atasi,” katanya dalam debat jilid II di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu malam (6/11).

Merespon pernyataan itu, Cawagbsu nomor urut 2, Hasan Basri Sagala mengatakan pemerintah telah melakukan upaya yang konkret soal permasalahan banjir ini. Antara lain telah melibatkan stakeholders seperti Dinas Pekerjaan Umum, BPBD hingga pemerintah kabupaten/kota guna mengatasi banjir yang ada di Sumatera Utara.

“Periode kemarin Pak Edy Rahmayadi telah melakukan upaya ini tinggal bagaimana mengoptimalisasikan kondisi di lapangan yang perlu dilakukan peningkatan, dan penguatan kerjasama ini yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” kata dia.

Lebih lanjut Hasan mengemukakan, mengatasi masalah banjir erat kaitannya dengan perubahan iklim yang ada di Sumatera Utara dan global. Karena itu perlu kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi secara intensif oleh stakeholders, pemerintah serta masyarakat.

“Terutama pemerintah kabupaten/kota karena masalah banjir ini tidak hanya diselesaikan oleh satu kabupaten saja tapi harus bersama-sama dengan pemerintah kabupaten lainnya, itu poin yang perlu dilaksanakan untuk ke depan,” ujarnya.

Surya menyanggah pernyataan Hasan Basri Sagala itu.

“Memang ada (dinas) PU ada BPBD provinsi, tapi komandannya ini kan gubernur. Tinggal bagaimana tadi ada janji. Kalau janji kampanye mungkin bisa saja tapi ini janji gubernur setelah dilantik bahwa dua tahun banjir di Sumatera Utara akan selesai dan bisa diatasi, ini yang kami pertanyakan. Sampai hari ini banjir masih tetap ada, di Medan memang banjir, pak,” katanya yang direspon sorakan yel-yel ‘Medan Banjir’ dari massa pendukung Edy-Hasan.

Surya seolah-olah mengakui banjir di Kota Medan tidak bisa diatasi oleh Bobby Nasution selama memimpin. Sejumlah daerah bahkan semakin parah terdampak banjir, seperti di sekitar proyek Lapangan Merdeka Medan.

Bobby Nasution seolah tampak membela Pemko Medan dengan mengatakan bahwa Medan itu baru punya master plan drainase 2022 dibuat bersama dengan Gubernur Edy Rahmayadi.

“Rapat tentang sungai Bedera kami sudah bebaskan, provinsi sampai hari ini tak bebas-bebaskan,” kata dia.

Edy Rahmayadi lalu merespon jawaban Bobby Nasution.

“Ini pengetahuan untuk sungai-sungai itu, untuk pendalamannya itu adalah luar bagian rumah-rumah yang berada di pinggir garis pada sungai itu mempunyai menteri kehutanan, makanya ada BWS di sini yang menangani. Jangan suka selalu menyalahkan, kita sudah rencanakan kita sudah rapatkan tapi segala prioritas ini yang harus dilaksanakan kabupaten dan kota juga ini ikut melakukan penganggaran terhadap masyarakatnya yang berada di pinggir sungai itu inilah kolaborasinya,” terang mantan Pangkostrad ini.

“Bukan pula operasi itu bisa ditangani tidak seperti itu, untuk inilah harus banyak belajar dulu untuk memimpin di daerah ini,” imbuh Edy.

Konflik Agraria
Segmen berikutnya mengenai tema solusi konkret atas konflik agraria di Sumut yang menjadi isu serius dan perlu segera diatasi. Selalu terjadi perselisihan antara warga atau kelompok yang berpengaruh, begitu juga dengan perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan.

Tarung ide antara Hasan Basri dengan Surya pun berlanjut. Kata Hasan Basri, Kabupaten Asahan dinilai belum menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dan Pemkab Asahan yang dipimpin Surya sebagai bupati.

“Kemarin kami ke salah satu daerah di Asahan kami sampaikan bahwa permasalahan-permasalahan tanah di Sumatera Utara itu juga harus dilakukan dengan keterbukaan dan juga kesetaraan,” katanya.

Menurut dia, solusi konkretnya yaitu seluruh pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat harus duduk bersama. Jangan lebih mengutamakan ego sektoral masing-masing pihak.

“Karena itu kami akan membuat taspos atau semacam gugus tugas yang bekerja nantinya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah dan konflik-konflik tanah yang ada di masyarakat. Ini agar semua bisa bicara dulu satu meja dan juga itu dilakukan dengan keterbukaan dan kesamarataan, karena di situlah poinnya, jangan menggunakan ego sektoral yang ada di masing-masing kita,” katanya.

Hasan mengklaim, semasa Edy Rahmayadi sudah banyak menyelesaikan beberapa konflik dan permasalahan tanah di Provinsi Sumut.

“Dan akan kami lanjutkan lagi pada periode kedua dan ini merupakan komitmen kami yang akan kami laksanakan pada masa yang akan datang,” kata mantan staf khusus menteri agama tersebut.

Surya pun sependapat bahwa konflik agraria ini harus diselesaikan dengan cara duduk bersama. Tapi yang perlu diketahui kehadiran pemerintah provinsi karena daerah tentang konflik agraria itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri apalagi yang ikut sektoral seperti Pemkab Asahan.

“Karena tadi disinggung Asahan kita sudah membentuk tim penyelesaian masalah, kita sudah bentuk tim anggotanya adalah Forkopimda melibatkan TNI/Polri dan badan pertanahan. Tapi memang tidak pernah selesai, karena penyelesaiannya bukan di tingkat kabupaten. Kalau memang permasalahannya itu adalah konflik agraria tentu yang harus kita laksanakan adalah mengembangkan reformasi agraria agar masyarakat tahu sehingga proses penyelesaiannya tepat sasaran,” ujar bupati Asahan dua periode tersebut. (GOB)

ADVERTISEMENT