IMAJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara (Sumut). Dalam pertemuan ini mereka membahas sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk salah satu di antaranya ialah pemberantasan judi online.
Sahroni mengatakan bahwa dalam hal ini mereka juga menyoroti kejaksaan agung yang anggotanya terlibat bermain judi online.
“Untuk itu saya sampaikan ke kejaksaan untuk bersikap, jangan lama-lama,” kata Sahroni Jumat (15/11/2024).
Lebih lanjut Sahroni membeberkan bahwa kenaikan kasus judi online sangat drastis. Jika dikalkulasikan bisa mencapai 300 persen.
“Kita berharap Kapolri dan KPK dalam hal ini bisa melakukan sesuatu yang bisa menjerat mereka. Supaya meredam dari kegiatan judi online itu transaksinya agar diblokir. Kan kelihatan tuh, tapi kan sekarang mabes Polri gak bisa langsung untuk memblokir. Kita sudah sampaikan untuk bekerjasama menyikapi perintah Presiden untuk memberantas judi online secara menyeluruh,” lanjutnya.
Bagi Sahroni, judi online dan narkoba memiliki pola yang sama. Dua kasus tindak pidana ini sama-sama sulit untuk diberantas.
“Tapi kita meminimalisir. Apapun ceritanya yang ditindak ini akan terus ada. Tapi kita menjaga untuk tidak berkembang besar, maka dari itu kita meminimalisir apa yang terjadi di Sumut,” kata Sahroni.
Tidak hanya menjangkau masyarakat menengah ke bawah, ternyata judi online juga banyak menyasar ke institusi pemerintahan. Menyikapi fenomena ini Sahroni berharap di tubuh kementerian judol bisa disingkirkan.
“Jika ada di kementerian sebelumnya yang melakukan dugaan tindak pidana, maka Mabes Polri tak perlu takut. Sikapi, siapa yang perlu diperiksa dan memang kalau untuk ditindak tegas perkara pidananya, kenapa gak cepat saja?” tuturnya.
Di tubuh Polri Sahroni meminta keseriusan mereka memberantas kasus judi online. Jika ada di tubuh kementerian yang terjerat, maka Sahroni menyarankan untuk segera saja supaya jangan terbengkalai.
“Transaksinya memang belum kelihatan. Tapi total transaksi di Indonesia itu Rp400 triliun. Banyak gak tuh? Transaksi Rp400 triliun di Indonesia itu tahun 2024, nah di Sumut sendiri kita belum tahu,” pungkasnya. (EK)
