IMAJI.CO.ID, MEDAN — Wacana pertemuan antara Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sudah begitu santer terdengar.
Ekses dari wacana pertemuan tersebut, turut mengisyaratkan akan bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo Subianto dalam lima tahun mendatang.
Merespon hal ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa keputusan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.
“Bergabung atau tidak itu keputusan strategis yang menjadi kewenangan ibu Megawati,” katanya menjawab wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus yang digagas PDI Perjuangan Sumatera Utara di Hotel Adi Mulia, Medan, Minggu sore (6/10).
PDI Perjuangan dan Gerindra maupun Prabowo dan Megawati, menurut Hasto adalah sahabat politik di Tanah Air, memiliki tujuan yang sama untuk membangun Indonesia lebih baik ke depan.
“Kami membangun semangat persahabatan demi kemajuan negeri terutama tantangan politik yang tidak mudah terutama masalah pangan yang alami deflasi itu diperhatikan dan kami harapkan untuk fokus utama kabinet Prabowo,” ujarnya.
Termasuk isu masuknya kader-kader potensial PDI Perjuangan dalam kabinet Prabowo-Gibran kelak, Hasto menyebut sepenuhnya itu menjadi kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden.
“Kami menghormati urusan menteri itu prerogatif presiden,” tegas dia.
Hasto lebih menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memilih menteri-menteri yang profesional dan mampu membantu kinerjanya dalam menghadapi tantangan bagi Indonesia di masa akan datang.
“Karena urusan negara adalah milik kita semua, tanggungjawab semua, apapun perannya,” pungkasnya. (GOB)