IMAJI.CO.ID — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan bahwa ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif atau TMS untuk mengalahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala di Pilkada Serentak 2024.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan antara lain bentuk TMS yang dilakukan rival politik Edy-Hasan yakni mencegah agar dukungan dari para sponsor menggalang dana saksi bagi paslon nomor urut 2 tersebut.
“Kami menghadapi upaya besar untuk suatu sistem terstruktur, sistematis dan masif dalam memenangkan Bapak Edy Rahmayadi dan Bapak Hasan Basri Sagala di Pilkada Sumut 2024. Salah satunya pencegahan dana-dana saksi dari sponsor secara sistematis,” katanya dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan Edy-Hasan, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Medan, Senin (25/11).
Kondisi ini menurutnya jangan membuat lemah seluruh struktur dan kader partai banteng moncong putih di Sumut. Justru harus semakin kuat dalam melakukan perlawanan dan perjuangan terhadap paslon yang diusung hingga titik darah penghabisan.
“Saya instruksikan jajaran struktur partai, kader dan anggota dewan untuk bergotong-royong mendanai saksi di TPS nanti. Bahkan sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan hingga provinsi. Sebagaimana pernah disampaikan pak sekjend (Hasto Kristiyanto), bila perlu untuk menggalang dana itu kita gadaikan kantor DPD Sumut,” tegas mantan menteri Hukum dan HAM tersebut. “Kita mau bukan soal menang kalahnya, kita mau proses demokrasi berjalan dengan baik. Kita mau pascareformasi proses demokrasi ini berjalan mantap dan matang,” imbuh dia.
Potensi kecurangan TMS lain dan paling menonjol yakni pelibatan aparatur pemerintahan mulai dari kepala lingkungan, penjabat kepala daerah hingga rektor perguruan tinggi negeri serta aparat penegak hukum Polri dan TNI.
“Saya mengajak teman-teman anggota Polri menggunakan hati nuraninya. Jangan biarkan bangsa ini mundur karena proses demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja. Tampaknya format Pemilu 2024 yang sangat brutal mau direplikasi pada beberapa Pilkada serentak kali ini,” kata anggota Komisi XIII DPR RI tersebut.
Diakuinya mendapat perintah khusus dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, turun ke beberapa provinsi untuk memantau langsung perkembangan yang terjadi menjelang hari pencoblosan. Termasuk menampung banyak persoalan di daerah-daerah agar segera bisa diambil solusinya. Ia mendorong Tim Hukum Edy-Hasan terus melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu dan kepolisian supaya memiliki rekam jejak atas peristiwa yang terjadi.
“Selain Sumut, perhatian juga kami fokuskan terhadap Pilkada Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Nantinya saksi harus dipilih yang militan, ada juga backup saksi untuk laporkan setiap ada tanda kecurangan dan intervensi termasuk bilamana ada aparat yang bermain. Kita mau dan kita harapkan jangan sampai Pilgubsu terjadi bentrokan dan kerukunan antarmasyarakat menjadi terganggu. Kami memahami betul kondisi ini terjadi di Sumut menjelang detik-detik Pilkada berlangsung,” pungkasnya.
Demokrasi Beradab
Turut hadir Ketua PDIP Sumut, Rapidin Simbolon beserta jajaran struktur partai, dan Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin. Menyoal partisipasi Polri di Pilgubsu kali ini, turut diakui Rapidin Simbolon.
“Ya, kami mengamati di seluruh daerah ternyata intervensi atau cawe-cawe dari partai cokelat (Polri, Red) sangat nyata. Baik juga dari ASN, OPD kabupaten/kota diperintahkan mengumpulkan dana untuk pemenangan paslon tertentu. Sementara dalam hal banyak sponsor yang cinta dengan Edy-Hasan dihalangi untuk memberikan bantuan terkait dengan perjuangan dan saksi TPS,” ujar dia.
Ia menyebut di sejumlah provinsi termasuk Sumut, Pilkada diduga kuat sudah didesain siapa kontestan pemenang. Hal inilah yang tidak bisa diterima PDIP dan berkomitmen untuk dilawan sekuat-kuatnya.
“Kebetulan di Sumut ada menantu mantan penguasa. Parahnya seakan-akan memposisikan dirinya masih sebagai penguasa. Ini yang kami lawan dan kami tidak takut. Harapan kita bukan soal menang kalah tetapi substansi demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Tujuan kita untuk demokrasi yang benar dan beradab, dengan semangat kebangsaan untuk mewujudkan Sumut lebih baik,” tegasnya.
Lapor Bawaslu
Kesempatan itu Yance Aswin meminta Bawaslu Sumut untuk melakukan penyelidikan secara intensif terkait adanya temuan keterlibatan kuat Rektor USU, Prof Muryanto Amin di Pilkada Sumut.
Disebutkannya, bahwa berdasarkan jurnal yang mereka peroleh dan informasi lainnya, bahwa ada indikasi kuat rektor USU akan mempersiapkan kemenangan 68 persen untuk pasangan 01 dan akan ditayangkan melalui media televisi, berdasarkan indikator politik.
“Apakah ini benar atau tidak, Muryanto sendirilah yang harus menjelaskannya,” kata Yance didampingi sejumlah anggota tim.
Ia juga menginformasikan kepada Bawaslu Sumut, bahwa pengumpulan uang untuk kegiatan ASN kabupaten/kota lewat Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, Pj Sekda Medan Topan OP Ginting, dan Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman serta adanya temuan penimbunan sembako di Kecamatan Galang.
Selain itu ia juga menyebutkan bahwa pada Peringatan Hari Guru tahun ini, para kepala SD, SMP dan SMA digelar di USU, dan jika tidak diikuti diberikan sanksi peringatan dan mutasi kepada kasek dimaksud. (GOB)