IMAJI.CO.ID – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bersama perwakilan pemuda menggelar konferensi pers bertema “Kawal Pilkada – Kawal Kesehatan Warga”. Dalam acara ini, mereka menyoroti pentingnya memilih pemimpin yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, khususnya dalam isu kesehatan publik.
Dengan pemilih muda mencakup lebih dari 56% total pemilih, generasi milenial dan Gen Z memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan masa depan.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah tingginya angka perokok di Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok aktif mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya adalah anak-anak. Tren ini diperburuk dengan lonjakan penggunaan rokok elektronik yang meningkat sepuluh kali lipat dalam satu dekade terakhir.
“Tingginya angka perokok ini menunjukkan bahwa isu kesehatan publik sering terpinggirkan dalam diskusi politik nasional,” ujar Ni Made Shellasih, Program Manager IYCTC.
Shella, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa Pilkada adalah momentum strategis untuk memastikan keberpihakan calon pemimpin terhadap kebijakan yang berkelanjutan. “Pemilih harus melihat rekam jejak kandidat, bukan hanya janji politik, tetapi bukti nyata keberpihakan terhadap kepentingan publik,” tegasnya.
Industri Rokok dan Tantangan Kesehatan Publik
Masalah konsumsi rokok juga menjadi perhatian Rizky Ramadhan, anggota Dewan Perwakilan Remaja (DPRemaja) dari Kota Medan. Ia menyoroti minimnya pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok (KTR) di daerahnya. “Tempat makan, taman kota, hingga fasilitas pendidikan masih sering menjadi area bebas merokok. Ditambah lagi, iklan rokok yang melanggar regulasi kerap ditemukan dekat sekolah,” jelas Rizky.
Sementara itu, Yemima Aurellia dari Pemuda Penggerak mencontohkan implementasi regulasi KTR yang lebih tegas di Surakarta. “Melalui kolaborasi dengan Yayasan Kakak dan pemangku kebijakan, Perda No. 19 Tahun 2019 tentang KTR dan Perda Reklame No. 3 Tahun 2023 yang melarang iklan rokok radius 200 meter dari sekolah telah terlaksana dengan baik. Ini bukti bahwa kebijakan bisa berhasil jika pemimpinnya mendukung penuh,” katanya.
Transparansi Pemilu untuk Pilihan Cerdas
Untuk membantu pemilih menentukan pilihan, IYCTC meluncurkan platform Pilihan Tanpa Beban (www.pilihantanpabeban.id). Platform ini memetakan rekam jejak 37 pasangan calon gubernur dan 580 anggota DPR RI terkait kebijakan pengendalian rokok. “Inisiatif ini tidak untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat tertentu, melainkan mendorong transparansi agar pemilih lebih kritis,” ungkap Shella.
Namun, tantangan besar masih ada. Laporan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) 2023 mencatat indeks gangguan industri rokok mencapai 84 poin, menunjukkan tingginya pengaruh industri ini dalam politik. Selain itu, beban ekonomi akibat konsumsi rokok jauh melampaui pendapatan dari cukai, memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kreativitas dalam Edukasi Politik
Platform lain yang hadir untuk mendukung pemilih muda adalah Kawula17.id, yang mengusung pendekatan edukasi politik berbasis teknologi. Program Manager Kawula17.id, Maria Angelica Christy, menjelaskan bahwa pihaknya baru saja meluncurkan #KuisPilkada, sebuah kuis interaktif yang membantu pemilih memahami program gubernur sesuai preferensi politiknya. “Kami ingin memberikan pengalaman edukasi politik yang menyenangkan dan relevan bagi anak muda, sehingga mereka dapat lebih mengenal visi-misi kandidat,” kata Maria.
Dengan memanfaatkan media sosial, Kawula17.id menjangkau generasi muda untuk menyadarkan bahwa politik selalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. “Tujuannya agar anak muda sadar bahwa memilih pemimpin bukan hanya tentang satu isu, tetapi keputusan besar untuk masa depan mereka,” tambahnya.
Pilkada: Momentum Menuntut Kebijakan Pro-Rakyat
Organisasi-organisasi ini sepakat bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki rekam jejak keberpihakan pada kepentingan publik. Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan rakyat secara luas. Dari kesehatan hingga pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, pemimpin terpilih harus mampu menjawab tantangan kompleks bangsa dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Momentum Pilkada adalah kesempatan emas untuk menuntut hak kita sebagai rakyat. Pilihan kita akan menentukan arah pembangunan daerah yang lebih baik, sejahtera, dan inklusif,” tutup Shella. (SA)
