IMAJI.CO.ID, MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melalui tim intelijen mulai melakukan monitoring pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di seluruh wilayah Sumut. Upaya ini guna mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Adre Wanda Ginting, mengatakan kesiapan tahapan maupun logistik tersebut termasuk potensi tindak pidana korupsi atau tipikor dalam persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Tujuan pemantauan guna memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai aturan yang berlaku dan meminimalkan pelanggaran hukum,” ujarnya kepada Imaji.co.id, Senin (14/10).
Pihaknya menyebut, tim pemantauan akan meninjau kesiapan penyelenggara Pilkada serentak, termasuk memeriksa logistik yang akan digunakan. Kemudian, memastikan seluruh proses pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 33 kabupaten/kota se-Sumut
“Tim kami mendeteksi dini dengan memantau penyelenggaraan tahapan pemilihan gubernur-wakil gubernur, serta wali kota dan bupati,” ujarnya.

Adre menjelaskan, pemantauan ini mencakup pemeriksaan posko Pilkada di Kejaksaan Negeri (Kejari), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan gudang tempat penyimpanan logistik di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Pihaknya juga menambahkan, tim intelijen Kejati Sumut berperan penting dalam memantau kesiapan logistik maupun kondisi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Kegiatan ini adalah wujud dukungan kejaksaan, khususnya Kejati Sumut memastikan kelancaran, ketersediaan, dan kesiapan logistik Pilkada 2024,” ujar dia.
Lewat pemantauan merupakan bentuk komitmen Kejati Sumut dalam mendeteksi dini ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu jalannya demokrasi di Sumatera Utara.
Kejati Sumut menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN kejaksaan, baik tingkat Kejati Sumut maupun 28 Kejari dan sembilan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejati Sumut.
“Pimpinan Kejaksaan secara konsisten mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme ASN dalam memastikan proses demokrasi adil dan transparan,” pungkas Adre Ginting. (GOB)