Makan Gratis Tinggal Rp7.500/Anak, Ini Kata Ekonom

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin

IMAJI.CO.ID- MEDAN– Program makan bergizi gratis yang digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto terus dikaji anggaran per porsinya. Awalnya anggaran makan bergizi ini Rp15.000 per kepala, setelah dikaji kini dipotong setengah hingga tinggal Rp7.500 per anak.

Melihat pemotongan ini, Ekonom dari Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin mengatakan bahwa pertama, jika melihat komposisi makanan yang akan disajikan, anggaran Rp7.500 itu harus dibuat detailnya apa saja. Apakah dari sisi gizi mencukupi atau tidak.

“Tapi memang kalau saya melihatnya, dari angka 15.000 ke 7.500 itu berarti memang ada pengurangan sampai 50 persen atau separoh. Berarti memang ada penurunan dari kualitas maupun kuantitasnya. Nah, kalau ada penurunan ini, maka ada baiknya dibuat skala prioritas yang diberikan. Karena seperti kita ketahui, tagline makan gratis itu kan makanan bergizi,” ujar Gunawan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pada dasarnya pengurangan ini mengurangi beban fiskal yang besar. Meski dari beban fiskal berkurang, akan tetapi dari perputaran ekonominya bermasalah. Seharusnya dengan anggaran Rp15 ribu di awal, perputaran ekonominya bisa lebih besar.

“Seharusnya mereka bisa mendorong belanja masyarakat dengan jumlah uang yang beredar lebih besar. Dan ini mendorong peningkatan ekonomi menjadi lebih baik. Tapi kalau dikurangi ya otomatis dorongannya menjadi lebih kecil ya. Dan itu memang pilihan,” kata Gunawan.

Ruang fiskal ini harus dikelola dengan hati-hati. Ia berharap ke depan, sekalipun anggaran ini dikurangi, maka harus tetap ada prinsip kehatian-hatian yang lebih besar. Karena ke depan ini ekonomi belum tentu lebih baik dari tahun ini.

“Melihat target pajak yang masih kurang dan lain sebagainya, ada indikasi perlambatan ekonomi ke depan. Dan belanja makan gratis itu kalau 15 ribu per anak sebenarnya bisa mendorong geliat ekonomi kita. Kalau kita melihat perspektifnya seperti itu, katakanlah setahun dianggarkan Rp500 triliun, itu bagus mendorong geliat belanja di masyarakat. Tapi kalau dikurangi, maka dorongan belanja di level masyarakat dan kontribusi ekonominya semakin berkurang,” ujarnya. (NR)

ADVERTISEMENT